(0362) 24457
Sosialisasi Edukasi Keuangan dalam rangka mendukung Program UMKM Bali Nadi Jayanti Tahun 2026, berlangsung hari ini di Gedung PLUT UMKM Kabupaten Buleleng, Rabu (30/9). Diikuti oleh para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta daya saing UMKM di Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas produk, pemahaman dan literasi keuangan, serta perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Selain itu, disampaikan pula bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan melalui perluasan akses pemasaran, pemanfaatan berbagai peluang pembiayaan, serta sinergi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM agar semakin inovatif, memiliki daya saing, serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya Kepala Brida Buleleng, Ketut Suwarmawan sebagai narasumber dengan materi Penguatan KI sebagai Aset dan Daya Saing Daerah. Dalam paparannya dijelaskan bahwa KI tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan hukum, tetapi juga dapat menjadi aset strategis bagi pemilik UMKM. Perlindungan KI terhadap merek, desain, produk, maupun hasil inovasi dapat memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat identitas dan daya saing produk UMKM. Lebih lanjut, Suwarmawan menekankan pentingnya pemahaman mengenai KI dalam mendorong pemilik UMKM untuk menghasilkan produk yang inovatif, memiliki keunikan, serta mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dengan adanya perlindungan KI, pemilik usaha diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan inovasi dan memperluas pemasaran produknya. Narasumber selanjutnya dari OJK, Kadek Suarjana dengan materi Edukasi Keuangan: UMKM Berdaya, Ekonomi Berjaya. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai pengelolaan keuangan UMKM, proses dan mekanisme pembiayaan, serta pentingnya meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha. Dalam paparannya disampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan usaha. Pemilik UMKM perlu mampu memisahkan keuangan pribadi dan usaha, melakukan pencatatan transaksi, memahami kebutuhan modal, serta memilih sumber pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha.Selain itu, Yudi juga mempertegas OJK sebagai lembaga regulator di sektor jasa keuangan, memiliki peran dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pemilik UMKM, agar dapat menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Terakhir, narasumber dari BRI Cabang Singaraja, Yudi Sedana memaparkan materi Fasilitas Keuangan. Dalam paparannya, Yudi menjelaskan berbagai fasilitas dan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk produk perbankan, akses pembiayaan, serta layanan keuangan lainnya yang tersedia di BRI. Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pilihan fasilitas keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui sosialisasi ini diharapkan para pemilik UMKM di Kabupaten Buleleng tidak hanya mampu meningkatkan kualitas dan pemasaran produk, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai literasi keuangan, akses pembiayaan, serta pentingnya perlindungan KI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun UMKM yang berdaya, inovatif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Brida, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah melalui Program UMKM Bali Nadi Jayanti 2026.
Baca Selengkapnya »
Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Substantif Potensi Indikasi Geografis (IG) Gula Aren Pedawa, dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng hari ini, Senin (28/9) di kantor setempat.Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng.Kepala Brida Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., menyampaikan beberapa hal terkait persyaratan IG serta tahapan dan alur proses pendaftaran IG, dalam rangka mengikuti pemeriksaan substantif Gula Aren Pedawa.Selain itu, Suwarmawan juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah agar seluruh persyaratan dan kebutuhan pemeriksaan substantif dapat dipersiapkan secara optimal. Kesiapan dokumen, hal-hal teknis terkait lokasi, pemilik usaha/pengrajin, proses produksi, produk Gula Aren Pedawa, serta penyambutan dan pendampingan tim pemeriksa perlu dipastikan kembali.Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Subudi menyampaikan perkembangan penyusunan Dokumen Deskripsi IG Gula Aren Pedawa. Disampaikan bahwa proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen telah dilakukan, termasuk perbaikan pada beberapa bagian sesuai hasil pembahasan sebelumnya. Secara keseluruhan, Dokumen Deskripsi Gula Aren Pedawa Buleleng saat ini telah mencapai sekitar 99% dan siap untuk tahap finalisasi.Selanjutnya, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Mila menyampaikan kesiapan dukungan dalam menyambut tim pemeriksa dari Kementerian. Beberapa hal yang dibahas antara lain bahwa fasilitasi awal pendaftaran potensi IG Gula Aren Pedawa sebelumnya diinisiasi oleh Disbudpar melalui sumber dana Pendidikan, kronologis proses pembentukan MPIG Gula Aren Pedawa sebagai kelembagaan masyarakat yang menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengusulan IG. Persiapan dan pengenalan potensi destinasi wisata yang dapat menjadi bagian dari rangkaian kunjungan tim pemeriksa selama berada di Kabupaten Buleleng.Sementara itu, perwakilan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menyampaikan peran dan dukungannya dalam persiapan pemeriksaan substantif, khususnya terkait aspek pembinaan, pengembangan, promosi, pemasaran, serta penguatan nilai tambah produk Gula Aren Pedawa sebagai produk unggulan daerah.Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh perangkat daerah terkait dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya, sehingga pelaksanaan pemeriksaan substantif potensi IG Gula Aren Pedawa dapat berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh kebutuhan pendukung dapat dipersiapkan secara maksimal.
Baca Selengkapnya »
Kementerian Hukum (Kemenkum) Kantor Wilayah Provinsi Bali hari ini menyelenggarakan Diseminasi Kekayaan Intelektual (KI) dengan tema “Mewujudkan Ekosistem Musik yang Terlindungi melalui Pencatatan Musik dan Lagu Gratis”, Rabu (23/9) di Aston Hotel n Convention Center Denpasar. Diseminasi dipimpin langsung Kepala Kemenkum Bali, Eem Nurmanah dengan dipandu oleh Ira Damayanti, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan KI Brida Provinsi Bali. Dihadiri oleh seluruh Sentra KI di Provinsi Bali, instansi terkait, serta para kreator, termasuk kreator dari kalangan penyandang disabilitas. Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Pentingnya perlindungan KI bagi karya kreatif, khususnya musik dan lagu. Karya musik bukan hanya karya seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Narasumber pertama, Kepala Brida Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H., menyampaikan materi Optimalisasi Peran Brida dalam Perlindungan Hak Cipta, Khususnya Musik dan Lagu di Wilayah Provinsi Bali. Dalam paparannya, Ketut Wica menekankan pentingnya penguatan peran Brida dalam mendukung perlindungan dan pemanfaatan KI, khususnya hak cipta di bidang musik dan lagu. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran para kreator untuk melakukan pencatatan karya sebagai salah satu upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan. Selanjutnya, narasumber kedua, Budhi Pratomo Mahardiko, S.Kom., M.T., selaku Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, menyampaikan materi mengenai Hak Cipta, khususnya Hak Moral dan Hak Ekonomi. Dijelaskan bahwa hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, termasuk karya musik dan lagu. Hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang memiliki fungsi serta perlindungan yang berbeda.Lebih lanjut, Mahardiko menegaskan bahwa pencatatan ciptaan merupakan langkah penting bagi pencipta untuk mendokumentasikan dan memperkuat aspek administratif atas karya yang telah dihasilkan. Melalui pencatatan tersebut, para kreator diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga, mendokumentasikan, dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimiliki secara tepat.
Baca Selengkapnya »
Hari ini Operator Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Brida Buleleng, Desak Putu Ryapratiwi, S.E., menerima koordinasi dan konsultasi seniman dari Kelurahan Banjar Tegal terkait rencana pendaftaran HKI, khususnya Hak Cipta, Kamis (27/8) di ruang pelayanan setempat. Koordinasi dan konsultasi tersebut membahas rencana pencatatan Hak Cipta atas karya cipta yang dimiliki, sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pelindungan hukum terhadap karya yang telah dihasilkan melalui mekanisme pencatatan HKI.Pada kesempatan tersebut, Operator Desak Rya menjelaskan persyaratan administrasi, dokumen pendukung, prosedur, alur, serta tahapan pencatatan Hak Cipta, mulai dari persiapan dokumen hingga proses pengajuan. Ditekankan pula pentingnya melakukan pencatatan Hak Cipta sebagai langkah preventif dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, terhadap karya serta memperkuat bukti kepemilikan atas karya cipta.
Baca Selengkapnya »
Kemeriahan hari ke 3 Buleleng Festival (Bulfest) 2026, pada Kamis (20/8) di Panggung Buleleng Digital Expo (BDE) RTH Rumah Jabatan Bupati Buleleng menjadi momen bersejarah bagi pemajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) daerah. Acara diawali dengan penampilan apik Tari Nelayan, dilanjutkan dengan launching resmi aplikasi Si Manja PKK (Sistem Informasi Mandala Ambara Raja PKK) yang digagas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, berkolaborasi dengan Dinas Kominfosanti Buleleng yang dilaunching langsung oleh Bupati Buleleng! Momen puncak ditandai dengan penyerahan 20 Sertifikat HKI berupa Hak Cipta, diantaranya Aplikasi AKU Online (Disdukcapil), Aplikasi Pintar (Dinas Kesehatan), Platform Pokmaswas.org, dan Lagu "Bersepeda". Pengetahuan Tradisional dan Merek Kolektif, diantaranya Mengguh Tejakula, Cerorot Pacung, dan Kain Tenun KTC Samirana Desa Sembiran. Ekspresi Budaya Tradisional, diantaranya Tradisi Upacara Adat Nyeeb (Desa Adat Tajun), dan Tradisi Meamuk-amukan. Hak Merek UMKM Buleleng, diantaranya ESMP Risolaiss, Kayuputih Moki Moyangkopi, My Kupi, Coffee Gunung Luwih, Tumpuksari Tajun, Yush Orista Coffee, Kodu Kopi Duwe Tambakan, Ceritaperca Din'z Handmade, AP Anjanigoris, Mie Ornik, dan Minyak Kalimosada Kalimosadi.Kemeriahan ditutup manis dengan persembahan Tari Kembang Girang serta hiburan Bondres yang menyampaikan sosialisasi HKI secara mengocok perut. Mari lindungi karya orisinalmu dan jaga identitas budaya daerah dengan mendaftarkan HKI melalui Brida Kabupaten Buleleng
Baca Selengkapnya »
Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan, diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara zoom meeting, Kamis (13/8).Kegiatan ini diikuti oleh Brida, Bappedalitbang, dan Balitbangda provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia dalam rangka meningkatkan pemahaman serta memperkuat tata kelola pelindungan KI atas inovasi, karya, dan produk strategis yang dihasilkan pemerintah daerah.Dibuka secara resmi oleh Kepala BSKDN Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., yang dalam arahannya menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada proses penciptaan, tetapi harus menjadi aset pengetahuan organisasi yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan direplikasi oleh pemerintah daerah.Selain itu, Yusharto juga menyampaikan bahwa hingga saat ini telah tercatat 36.742 inovasi yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tujuan utama sosialisasi ini adalah agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai KI, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelindungan KI, serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja dalam pengelolaan inovasi di lingkungan pemerintahan.Selanjutnya, Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dr. Hermansyah, S.T., S.H., M.M., memaparkan materi Kekayaan Intelektual sebagai Instrumen Strategis dalam Mendorong Inovasi Daerah. Dalam paparannya dijelaskan bahwa pelindungan KI merupakan instrumen strategis yang memberikan kepastian hukum terhadap hasil inovasi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, serta mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi daerah.Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk menginventarisasi, mendokumentasikan, serta memfasilitasi pelindungan KI atas inovasi dan potensi daerah sebagai bagian dari penguatan pembangunan berbasis inovasi.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah semakin memahami pentingnya pelindungan KI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan inovasi daerah.
Baca Selengkapnya »
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) Kabupaten Buleleng, Kamis (6/8) di ruang rapat setempat dengan dipimpin langsung Kepala Brida, Ketut Suwarmawan, S.S.T.P., M.M. Kepala Brida dalam arahannya menyampaikan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah, perguruan tinggi, serta seluruh anggota Sentra KI dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan potensi KI di Kabupaten Buleleng. “Keberadaan Sentra KI diharapkan mampu menjadi wadah koordinasi dalam mengidentifikasi, mendampingi, dan mengakselerasi pendaftaran KI, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah”, ungkap Suwarmawan. Narasumber pada kegiatan ini adalah Analis Kebijakan Ahli Muda, Ni Made Sumbertiasih, S.E., M.M., yang memaparkan peran dan fungsi Sentra KI, mekanisme koordinasi antar anggota, serta strategi peningkatan pelayanan dan pendampingan terhadap pengusulan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk pengembangan potensi Indikasi Geografis (IG) di Kabupaten Buleleng. “Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antar anggota Sentra KI, sehingga upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan KI di Kabupaten Buleleng dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan daerah”, ungkapnya. Pada sesi diskusi, perwakilan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Dr. Ida Bagus Eka Suadnyana menyampaikan berbagai potensi IG yang dimiliki Kabupaten Buleleng serta pentingnya penyusunan Dokumen Deskripsi IG sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses pendaftaran IG. Pada saat ini sejumlah potensi IG sedang diidentifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, dan ada yang telah memasuki tahapan proses pengusulan namun masih memerlukan kajian dan pendampingan lebih lanjut. Beberapa komoditas unggulan daerah dinilai memiliki karakteristik khas yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan IG, sehingga diperlukan sinergi lintas sektor dalam proses identifikasi, pengumpulan data dukung, penyusunan dokumen deskripsi, hingga pengajuan pendaftaran kepada instansi yang berwenang.Kegiatan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, kecamatan, perguruan tinggi, serta anggota Sentra KI Kabupaten Buleleng.
Baca Selengkapnya »
Setelah melewati proses panjang, terakhir pemeriksaan substantif pada 19 Mei lalu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, kini Batu Pulaki resmi bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Indikasi Geografis (IG). Tim DJKI juga sudah berkunjung langsung ke Sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), lokasi pengrajin, dan kawasan Pura Melanting guna melihat secara langsung proses produksi Batu Pulaki. Pendalaman terkait aspek produksi, mutu dan pemasaran menjadi perhatian utama Tim Pemeriksa DJKI dalam menentukan kelayakan Batu Pulaki menyandang status IG. Pada pemeriksaan itu, Camat Gerokgak I Gede Arya Rimbawa Giri, menyatakan Batu Pulaki sebagai kekayaan lokal memiliki nilai budaya, sejarah, dan potensi ekonomi strategis bagi Kabupaten Buleleng, terlebih lagi bagi masyarakat di Kecamatan Gerokgak.Tim Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng selaku fasilitator menuju DJKI juga bekerja sama dengan tim ahli dari Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja. Dari pihak IAHN Mpu Kuturan sebenarnya telah lebih dulu melakukan kajian tentang keberadaan Batu Pulaki sebagai aset daerah. Dilatarbelakangi adanya minat yang begitu besar, dan rasa kekawatiran akan terjadi eksploitasi terhadap Batu Pulaki yang menyebabkan kerusakan lingkungan.Di sisi lain, Dr. Nyoman Miarta selaku tim ahli IAHN Mpu Kuturan yang melakukan penelitian menegaskan bahwa Batu Pulaki bukan saja diolah menjadi batu permata yang mahal nilainya, namun terkait pula dengan upacara, baik skala maupun Niskala. Corak Batu Pulaki memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan batu permata lainnya.Dengan terbit dan diserahkannya sertifikat IG Batu Pulaki pada penutupan Lovina Festival 2026 kemarin (28/7), maka keaslian, kualitas, reputasi, dan karakteristik Batu Pulaki yang berkaitan erat dengan faktor geografis, budaya, alam, dan keterampilan masyarakat setempat tidak perlu diragukan lagi
Baca Selengkapnya »
Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng kembali menyerahkan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada rangkaian penutupan Lovina Festival 2026 di Pantai Binaria Lovina, Selasa (28/7). Penyerahan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemilik usaha sekaligus mendorong pelindungan, dan pemanfaatan potensi daerah dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan Kabupaten Buleleng. Dalam sambutannya, Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menyampaikan bahwa HKI merupakan aset strategis yang perlu terus dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi dan menjadi identitas daerah. "Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk terus mendorong pelindungan potensi daerah melalui pendaftaran HKI sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah, melestarikan kearifan lokal, serta mendukung kesejahteraan masyarakat", ungkap Sutjidra. Prosesi penyerahan diawali dengan penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Batu Pulaki Banyupoh Buleleng oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis kepada Bupati Buleleng, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batu Pulaki yang diwakili oleh Camat Gerokgak. Berikutnya lanjut diserahkan 3 Sertifikat Hak Cipta kepada I Putu Adiptha Ekaputra, S.T., M.M., atas karya TPS-3R Plus; Gede Suharjono, S.T., M.T., atas karya Si Ninja (Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal); serta Putu Gopi Suparnaca, S.Sos., atas karya Camat Buleleng Menyapa.Acara turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, para Kepala Perangkat Daerah sekabupaten Buleleng, para Camat, serta tamu undangan lainnya.
Baca Selengkapnya »
Tim Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng hari ini melaksanakan kunjungan dan evaluasi ke Bali Pure Desa Tejakula, Selasa (28/7). Tim juga bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, serta Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) beserta jajaran. Kunjungan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas keberatan yang sebelumnya diajukan oleh pemilik Bali Pure, Sumanaya terkait mereknya yang diduga memiliki kemiripan dengan merek Bali Pure Ritual. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Dr. Fajar Sulaeman Taman, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara langsung terhadap proses produksi serta produk-produk yang dihasilkan oleh Bali Pure. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan merek, karakteristik produk, dan kegiatan usaha yang dijalankan.Berdasarkan hasil pemeriksaan, proses produksi, kualitas produk, serta pengelolaan usaha Bali Pure dinilai berjalan dengan sangat baik. Hasil evaluasi ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan menyeluruh dalam rangka penanganan keberatan yang telah diajukan sebelumnya.
Baca Selengkapnya »
Tim Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng bersama Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali beserta tim, melakukan peninjauan Titik 0 Kota Singaraja, dan Potensi Indikasi Geografis (IG) Songket Beratan, Rabu (29/7). Peninjauan Titik 0 diterima langsung Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., beserta jajaran di Waroeng Soenda Ketjil. Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menjelaskan sejarah, filosofi, dan makna strategis Kota Singaraja sebagai kota bersejarah di Bali Utara, termasuk latar belakang pembangunan kawasan Titik 0 sebagai salah satu ikon kota yang memiliki nilai sejarah, budaya, pusat pendidikan, perdagangan dan potensi pengembangan pariwisata. Bupati Sutjidra juga mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja."Pelabuhan Buleleng memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi ketika Buleleng pernah dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan di Bali. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Buleleng", ungkapnya.Selanjutnya, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Dr. Fajar Sulaeman Taman, bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah beserta tim melakukan peninjauan di sekitar kawasan Titik 0 Kota Singaraja. Dalam kesempatan tersebut, Fajar Sulaeman menyampaikan berbagai potensi daerah yang dapat memperoleh perlindungan melalui skema Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta pelestarian produk unggulan daerah. Beralih dari Titik 0, tim juga mengunjungi sentra potensi Indikasi Geografis (IG) Songket Beratan di Jalan Tribrata, Beratan. Tim Kemenkum melakukan peninjauan secara langsung terhadap proses pembuatan kain tenun Songket Beratan, berdialog dan mewawancarai para penenun mengenai sejarah, karakteristik, teknik produksi, penggunaan bahan baku, serta kekhasan motif yang menjadi identitas Songket Beratan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan identifikasi awal dalam mendukung potensi perlindungan Songket Beratan sebagai produk IG.Melalui peninjauan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan serta memberikan perlindungan hukum terhadap potensi Kekayaan Intelektual daerah, sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi sekaligus melestarikan warisan budaya Kabupaten Buleleng.
Baca Selengkapnya »
Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng diwakili Analis Kebijakan Ahli Muda dan Pelaksana, mendampingi Tim Kemenkum Kanwil Bali yang dikoordinatori oleh Analis Kekayaan Intelektual, Putu Edi Wahyudi dalam rangka kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Ambengan dan Desa Panji Anom, Selasa (28/7).Kunjungan tersebut juga didampingi tim dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengan Kabupaten Buleleng, yang diterima oleh pengurus koperasi dan unsur dari Desa dan Babinkamtibmas masing-masing desa.Menurut Edi Wahyudi, tujuan kunjungan tersebut dalam rangka penguatan potensi ekonomi kemasyarakatan melalui pelindungan Kekayaan Intelektual (KI). "Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi pendaftaran Merek Kolektif bagi entitas KDMP di wilayah Kabupaten Buleleng, guna meningkatkan nilai tambah produk lokal serta daya saing ekonomi daerah", ungkapnya.Pendampingan ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses fasilitasi penyusunan dokumen persyaratan dan pengajuan pelindungan Merek Kolektif bagi koperasi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Tim Kemenkum juga memberikan pemahaman tentang pengajuan dokumen persyaratan untuk mendapatkan sertifikat KI yang nantinya difasilitasi oleh Brida Buleleng.
Baca Selengkapnya »